Anggota Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Ternate, Nurlaela Syarif meminta Pemkot Ternate lebih memperhatikan ancaman terhadap anak-anak putus sekolah, mulai dari SD hingga SMA. Menurut dia pendidikan adalah amanah konstitusi sehingga harus menjadi perhatian semua pihak, terutama pemerintah.
“Ini sudah harus menjadi atensi Pak Wali Kota Ternate. Kami Komisi III juga sudah sampaikan secara informal kepada Pak Wali, dan harus menyurat ke instansi terkait. Hanya kan ini bukan hanya persoalan Dinas Pendidikan,” kata Nurlaela.
Nurlaela mengatakan pihaknya telah mengantongi data laporan terkait masih adanya ratusan anak putus sekolah di Ternate. Sedikitnya ada 102 anak putus sekolah akibat berbagai masalah bahkan kata dia ada yang sama sekali tidak pernah mengenyam pendidikan formal.
“Kewajiban pemerintah daerah itu harus memastikan bahwa hak dasar rakyatnya untuk mengenyam dunia pendidikan baik PAUD TK, SD, SMP dan SMA itu harus terlaksana secara paripurna atau secara baik,” ujarnya.
Nurlaela menambahkan, anak-anak yang putus sekolah di tingkat SMA, Pemkot semestinya memberikan pendampingan dengan menyiapkan, Balai Latihan Kerja (BLK). Sehingga, ketika lulus nanti anak tersebut bisa memiliki keahlian dan bisa mendapatkan pekerjaan.
“Jika anak putus sekolah dengan usia sekitar 17 hingga 18 tahun, berarti harus ikut paket. Ketika lulus juga Pemkot harus melakukan MoU dengan BLK, untuk menempatkan anak-anak tersebut agar bisa belajar dan memiliki keahlian,” kata Nurlaela dengan penuh ketegasan.
Nurlela juga menegaskan, meski tingkat SMA merupakan tanggung jawab Pemprov Maluku Utara hal namun ini juga menjadi perhatian Pemkot Ternate, sebab, anak-anak yang putus sekolah berdomisili di Ternate.
“Bukan berarti SMA adalah tanggung jawab Pemprov sendiri, tapi mereka kan domisili di Ternate, jadi ini juga tanggung jawab Pemkot Ternate,” kata dia.
Nurlaela mencontohkan Pemerintah Kota Bitung, yang fokus mengatasi masalah anak putus sekolah dengan melibatkan berbagai instansi terkait seperti catatan sipil, dan dinas sosial, serta kecamatan. Tidak hanya melibatkan dinas pendidikan saja.
“Di Kota Bitung itu mereka berbasis RT. Jadi RT di setiap lingkungan diperintahkan kepala daerah harus mencari mendata semua anak-anak yang tidak mengenyam pendidikan dicarikan solusinya,” kata Nurlaela.
Srikandi NasDem Kota Ternate itu menambahkan pada studi banding yang pernah mereka lakukan di Bitung, kepala daerah di sana memiliki program wajib belajar untuk setiap warganya.
“Setiap warga Kota Bitung itu tidak boleh tidak bersekolah. Apapun alasannya, dan itu advokasinya langsung oleh kepala daerahnya. Membuka layanan call center layanan pengaduan apa kendala masyarakat di Kota Bitung terkait dengan pelayanan pendidikan,” kata dia.
Nurlaela pun mendorong agar data valid by name, by address, by nomor telepon mengenai masalah pendidikan di Kota Ternate dapat segera ditindaklanjuti Pemerintah Kota Ternate.
“Jangan didiamkan data ini apa langkah yang harus dilakukan pemerintah daerah, karena legislatif bukan eksekutor yang punya kewenangan ini ada di pemerintah yang bisa mengeksekusi kebijakan,” tutupnya.
Sumber: nasdem.id