top of page

Peran Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif dalam Keputusan Publik



Tahukah kamu bahwa dalam membuat aturan publik, terjadi proses dialektika panjang sekaligus rumit. Satu aturan yang dibuat pemerintah, setidaknya melibatkan tiga lembaga, yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Aturan publik tersebut, karena melibatkan kepentingan orang banyak dan harus dapat diterapkan oleh semua lapisan masyarakat, maka ketiga lembaga tersebut wajib memastikan bahwa aturan/undang-undang membawa kebaikan.

Dalam hal ini, lembaga legislatif, seperti DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), memiliki peran sentral dalam pembentukan undang-undang. Diskusi dan debat di dalam DPR memastikan representasi berbagai pandangan dan kepentingan dalam pengambilan keputusan.

Para anggota DPR yang dipilih oleh rakyat itu memiliki tugas pokok untuk menyusun, membahas, dan mengesahkan undang-undang yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat.


Selanjutnya, lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh Presiden dan pemerintahannya, bertanggung jawab untuk menjalankan undang-undang dan kebijakan publik yang telah diteken.

Presiden memiliki peran besar dalam menentukan arah kebijakan nasional dan memastikan pelaksanaannya. Lembaga eksekutif juga berperan dalam proses perencanaan dan penganggaran program-program yang mendukung pembangunan dan pelayanan publik.

Sementara itu, lembaga yudikatif, termasuk di dalamnya Mahkamah Agung (MA), memiliki peran dalam memastikan bahwa keputusan publik yang dibuat sudah sesuai dengan hukum dan konstitusi yang berlaku.

Yudikatif menjamin adanya mekanisme penegakan hukum yang adil dan independen. Melalui sistem peradilan, keputusan publik yang diambil oleh lembaga-lembaga lain dapat dievaluasi keabsahannya jika terjadi sengketa atau ketidaksesuaian dengan hukum.


Dalam konteks Indonesia, ketiga lembaga tersebut bekerja bersama untuk mencapai keseimbangan kekuasaan dan menjaga prinsip checks and balances. Meskipun memiliki peran yang berbeda, lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif harus berkoordinasi untuk memastikan bahwa keputusan publik yang diambil menguntungkan masyarakat secara keseluruhan dan sesuai dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

Peran Masyarakat Mengawal Undang-Undang


Rakyat memiliki peran penting dalam mengawali undang-undang dan aturan publik sesuai dengan prinsip konstitusi dan hukum yang berlaku. Partisipasi aktif dari masyarakat adalah dasar utama dari sistem demokrasi, yang menjadi dasar bagi negara hukum .


Masyarakat dapat memberikan masukan dan usulan terkait perundang-undangan yang diusulkan oleh pemerintah atau DPR. Selain itu, mekanisme seperti pembahasan publik, konsultasi dengan ahli, kelompok masyarakat, dan organisasi non-pemerintah dapat memberikan sudut pandang yang beragam dalam proses penyusunan undang-undang.


Pemerintah sering kali melakukan proses konsultasi publik untuk mendapatkan pandangan masyarakat mengenai peraturan atau kebijakan yang diusulkan. Ini adalah kesempatan bagi individu, kelompok, atau organisasi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dan memberikan masukan.


Salah satu cara terpenting di mana rakyat berpartisipasi dalam pembuatan undang-undang dan kebijakan adalah melalui pemilihan umum. Dengan memilih perwakilan mereka di DPR, masyarakat memengaruhi arah kebijakan dan undang-undang yang akan dihasilkan.


Selain itu, media massa memiliki peran penting dalam membawa isu-isu hukum dan kebijakan ke perhatian masyarakat. Organisasi dan individu yang berfokus pada advokasi juga dapat menggunakan media dan platform lainnya untuk membangkitkan kesadaran dan memobilisasi dukungan untuk perubahan undang-undang.


Yang tak kalah penting, masyarakat juga dapat menggunakan alat-alat demokrasi langsung seperti petisi atau kampanye untuk mengadvokasi perubahan undang-undang atau kebijakan tertentu. Dalam era digital, platform daring memungkinkan masyarakat untuk mengumpulkan tanda tangan atau menyebarkan pesan dengan lebih luas dalam mengawal keberlangsungan demokrasi.

20 tampilan0 komentar

Postingan Terakhir

Lihat Semua

Opmerkingen


bottom of page