Masalah Pertanahan dan Kebijakan Feodalisme menjadi topik bahasan pada sesi kedua Bahtsul Kutub Daras Kitab Al-Ahkamu Sulthaniyah Karya Al-Mawardi yang diselenggarakan oleh Panglima Itam Library of NasDem, Kamis (7/4). Kapus Litbang Kemenag RI, Prof. Dr. Arskal Salim didaulat menjadi narasumber utama pada ngaji kitab kuning di sesi kali ini.
Diskusi dimoderatori Hodari Mahdan Abdallah dari Akademi Bela Negara (ABN) NasDem itu, bersama dengan Ketua Bidang Kaderisasi dan Pendidikan Politik DPP Partai NasDem sekaligus Tim Perpustakaan Panglima Itam, Ahmad Baidhowi AR sebagai yang menyampaikan pengantar dan penutup diskusi.
Pada pertemuan kali ini, topik bahasan memetakan pemikiran Al-Mawardi menjadi tiga, yakni pada bidang pertanahan, air, dan pertambangan. Ahmad Baidhowi mengatakan bahwa membahas pertanahan ini ibarat melihat diri manusia, karena kita diciptakan dari tanah dan akan kembali ke tanah.
Menurutnya, pembahasan di sesi kedua ini ada keterkaitan dengan topik pertama yang mengatakan bahwa pemimpin harus adil. Karena adil diantaranya adalah dalam meilhat aspek kepemilikan tanah agrarian, guna mensejahterakan masyarakat.
“Ini (pertanahan) menjadi konsen dari pemerintah yang menjadi kepanjangan tangan agar kesejahteraan itu dapat terdistribusi dengan baik. Mudah-mudahan ini dapat mamacu cara pikir kita bukan hanya politikus tapi ada mahasiswa, birokrat di sini,” kata Ahmad Baidhowi.
Melalui konsep iqtha’ yang digagas oleh Al-Mawardi di era Dinasti Abbasiyah, disampaikan bahwa pemberian tanah kepada masyarakat oleh kepala Negara, tetapi tanah yang bisa diberikan itu adalah tanah yang menjadi wewenangnya yaitu tanah yang tak bertuan, dan tanah yang terlantar atau tidak ada yang mengelola.
Terkait dengan pertanahan, Prof. Arskal, Al-Mawardi membagi karakteristik tanah atau wilayah ke dalam urban dan rural atau pedalaman yang ditandai dengan adanya pertanian dan perkebunan. Karena itu, memiliki tanah menjadi modal utama sejak dulu sampai sekarang apalagi tanah itu subur.
“Wilayah pertanian ini yang menjadi pilar dari kekuatan, karena bagaimanapun makanan yang menjadi makanan pokok sehari-hari ditunjang dengan adanya pertanian, dan saat itu masyarakat masih agraris, belum ada industri,” sambungnya.
Menurut Prof. Arskal diantara topik yang sangat krusial dalam pertanahan itu adalah pecahan atau potongan seperti ketika Islam melakukan ekspansi ke beberapa wilayah dan menemukan banyak tanah. Prof. Arskal mengungkapkan bahwa tanah menjadi sumber pemasukan utama bagi Baitul Mall, sehingga bisa mendanai operasional tentara atau pegawai kala itu.
“Awalnya, pada masa Rasul dan khulafaur rasyidin tanah ini dibagikan tetapi tidak jadi milik pribadi, melainkan tetap milik negara dan pengelolanya harus membayar pajak,” ungkapnya.
Menurut Al-Mawardi, pemerintah harus mampu dan berkewajiban untuk menjaga sustainability pangan, sehingga tidak ada masyarakat yang kekurangan pangan dan kelaparan.
Pemerintah juga harus mengawal agar tidak terjadi monopoli dari para pemilik modal atau orang-orang kaya dalam pengelolaan air, misalnya yang memang sangat dibutuhkan untuk mendukung pertanian.
"Apabila terjadi monopoli air oleh pemilik modal, maka dapat ditentukan kemana airnya mengalir, dan dikhawatirkan para pengelola lahan pertanian lainnya akan kesulitan air dan berakibat tidak dapat menghasilkan produk pertanian, hingga akhirnya tanahnya dijual begitu saja," Imbuh Prof. Arskal.
Prof. Arskal melihat semua persoalan yang dihadapi hari ini, bahwa sesungguhnya negara itu punya kewenangan atas tanah. Namun ia menilai diperlukan payung hukum yang terang dan tidak tumpang tindih, dalam mengatur upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan agraria di Indonesia.
“Kita ini sebagai negara hukum maka kita gunakan alat perangkat hukum itu untuk menegakan aturan yang dikehendaki dan diinginkan oleh negara pancasila,” kata dia.
Prof. Dr. Arskal berujar bahwa dirinya akan kembali bersemangat, jika ada peningkatan peran dari pemerintah dan partai politik demi menjaga kepentingan rakyat dalam rangka melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya.
“Saya jadi kembali bersemangat kalau partai politik bisa membawa kedaulatan rakyat. Khususnya dalam hal ini membawa suara rakyat agar dalam hal pertanahan bisa tersalurkan aspirasinya,” tuturnya penuh harap.
Dalam kesempatan tersebut, Prof. Dr. Arskal Salim yang matang menimba ilmu di The University of Melbourne itu tidak lupa memuji perpustakaan megah milik NasDem yang ada di NasDem Tower. Menurutnya, baru kali ini ia menemukan perpustakaan semegah milik Partai NasDem.
“Saya surprise bahwa ada partai politik yang mau mengkaji di saat politik transaksional seperti ini masih ada yang mau idealis dan ini sangat relevan karena kita di kampus terus mengkaji ini,” kata Prof. Dr. Arskal Salim.
Prof. Arskal pun melihat semangat yang dilakukan NasDem melalui kegiatan rutin kajian kitab kuning selama bulan Ramadan kali ini adalah untuk mendekatkan idelita dengan realita.
“Saya sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan NasDem dan saya senang nanti akan ada follow up jadi tidak sekadar sharing dan analisis di sini tapi nanti juga ada tulisan untuk memberikan refleksi,” tutupnya.
Hadir pula dalam sesi kedua Bahtsul Kutub Daras Kitab Al-Ahkamu Sulthaniyah Karya Al-Mawardi, jajaran pengurus DPP NasDem seperti Dr. Muchtar Luthfi A. Mutty dan A. Effendy Choirie alias Gus Choi dan Ketua DPW NasDem Aceh Teuku Taufiqulhadi, serta para peserta ngaji kitab kuning lainnya.
Acara diakhiri dengan buka puasa bersama di Mezanine, NasDem Tower.
#AlMawardi #KitabAlAhkamuSulthaniyah #AlAhkamuSulthaniyah #NgajiKitabKuning #RamadanBersamaNasDem #Pertanahan #ProblemPertanahan #KebijakanPertanahan #Prof.Dr.ArskalSalim #Kemenag #KemenagRI #ArskalSalim #AhmadBaidhowi #PartaiNasDem #GerakanPerubahan #RestorasiIndonesia #Ramadhan #NasDemTower #PanglimaItamLibraryofNasDem #BahtsulKutub #DPPPartaiNasDem